INPRES No. 1 Tahun 2016, Dalam Penanganan Perkara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
untuk Kepentingan Umum dan Kemanfaatan Umum
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menginstruksikan kepada :
JAKSA AGUNG DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1.  Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang 

     Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan 

     atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan 

     Proyek Strategis Nasional

2.  Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik   

     Indonesia atau Kepolisian Negara Republik  Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang 

     dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau 

     Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan 

     masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern 

     Pemerintah.

3.  Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai

     temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan 

     kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4.  Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana 

     dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:

     a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

     b. alasan yang objektif; 

     c. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan  

     d. dilakukan dengan iktikad baik 

 

5.  Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan 

     penyidikan.

6.  Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang 

     berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.

7.  Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) 

     penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam 

     pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing 

     jajaran unit instansi vertikal.

8.  Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan 

     proyek strategis nasional.

9.  Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan 

     apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

 

 Silahkan Download Inpres RI No. 1 Tahun 2016